Page 583 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 583
Sekretaris Jenderal KSP BUMN Achmad Yunus menyatakan, ada beberapa pasal di RUU Cipta
Kerj a yang dinilai memberatkan para buruh dan pekerja. Ketidakjelasan ini semakin menguat
lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat ini belum mendapatkan lampiran sah
aturan baru tersebut.
"Cluster ketenagakerjaan memberikan ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak
hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang tidak pegang dokumennya," ujar Yunus kepada
Liputan6.com , Senin (6/10/2020).
Secara garis besar, KSP BUMN disebutnya sepakat dengan kelompok buruh/pekerja lainnya,
bahwa UU Cipta Kerj a bakal melemahkan posisi tenaga kerja, dan justru memperkuat
perusahaan pemberi kerja.
"Intinya, kami sependapat dengan organisasi yamg lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU
mengkonfirmasi bahwa demokrasi kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme," tegasnya.
Namun secara sikap, Yunus mengatakan, KSP BUMN memilih untuk tidak ikut melakukan aksi
mogok kerja nasional sebagai bentuk protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja .
"Cuman khusus pekerja BUMN kita tidak boleh ikut mogok seperti yang lain. Kekecewaan dan
penolakan itu telah terwakili," ungkap Yunus.
582
