Page 581 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul Pemerintah Pastikan UU Cipta Kerja Lindungi 2 Sisi, Pekerja dan
Pengusaha
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375389/pemerintah-pastikan-
uu-cipta-kerja-lindungi-2-sisi-pekerja-dan-pengusaha
Jurnalis Pipit Ika Ramadhani
Tanggal 2020-10-07 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Candra Fajri Ananda (Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal
Regional) Bisa dilihat dari berbagai aspek secara umum, UU Cipta Kerja berusaha melindungi
dua sisi, pekerja dan pengusaha

positive - Candra Fajri Ananda (Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal
Regional) Pengaturan jam kerja khusus untuk pekerjaan tertentu, yang sifatnya tidak dapat
dilakukan pada jam kerja umum, yang telah diatur UU Ketenagakerjaan, dilaksanakan dengan
memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan digital. Termasuk industri
4.0 dan ekonomi digital

neutral - Candra Fajri Ananda (Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional)
Ini yang sudah dirumuskan dan perlu aturan operasionalnya

negative - Achmad Yunus (Sekretaris Jenderal KSP BUMN) Cluster ketenagakerjaan memberikan
ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang
tidak pegang dokumennya

neutral - Achmad Yunus (Sekretaris Jenderal KSP BUMN) Intinya, kami sependapat dengan
organisasi yamg lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU mengkonfirmasi bahwa demokrasi
kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme
negative - Achmad Yunus (Sekretaris Jenderal KSP BUMN) Cuman khusus pekerja BUMN kita
tidak boleh ikut mogok seperti yang lain. Kekecewaan dan penolakan itu telah terwakili

Ringkasan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah dinyatakan sah sebagai Undang-Undang
(UU). Meski menuai banyak polemik, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
menyatakan RUU tersebut telah menjadi UU pada 5 Oktober 2020 melalui rapat paripurna di
DPR. Pemerintah menilai, dengan diterbitkannya UU ini, akan dapat membantu pemulihan

580