Page 586 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 586
Judul Pimpinan DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Hoaks Soal UU Cipta
Kerja di Media Sosial
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/07/pimpinan-dpr-
masyarakat-jangan-terprovokasi-hoaks-soal-uu-cipta-kerja-di-media-
sosial
Jurnalis chaerul umam
Tanggal 2020-10-07 09:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Saya minta masyarakat dapat menyaring dan
melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Sehingga informasi yang
masuk ke dalam pikiran kita tidak mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Bijaklah menggunakan sosmed, jangan sampai
kita justru harus berurusan dengan penegak hukum karena menyebarkan berita yang tidak benar
ke publik
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Uang pesangon tetap ada tercantum di Bab
IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156. Upah minimum tetap ada dan tercantum di Bab IV
Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Jangan sampai informasi yang salah semua ini
terus disebarkan dan berdampak pada hajat hidup orang banyak
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Semua pekerja pasti mengharapkan menjadi
karyawan tetap, jadi tidak mungkin di hapuskan
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Semua ada aturannya dan tidak boleh sepihak
negative - Azis Syamsuddin (Ahli) Jaminan Sosial masih ada dan tercantum di Bab IV Pasal 89
tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004
negative - Irwan (Anggota Fraksi Partai Demokrat) ujar Indra
negative - Irwan (Anggota Fraksi Partai Demokrat) ujar Indra. Jadi dalam konteks ini, pimpinan
rapat bukan menghalangi Fraksi Demokrat berbicara, tapi ingin memberi kesempatan fraksi lain
untuk menyampaikan pendapatnya, sambung Indra. Menurutnya, mikrofon di ruang rapat
paripurna DPR RI sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan. Hal itu dilakukan
agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dan supaya rapat berjalan efektif
585

