Page 563 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 563
Judul Polemik Aturan Cuti Hamil dan Haid
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201007095107-92-
555314/polemik-aturan-cuti-hamil-dan-haid
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 10:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Di UU ini (Omnibus
Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam Undang-
undang Ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin pemberian cuti hamil
dan cuti haid tetap ada bagi pekerja usai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja ( UU Cipta Kerja ). Ketentuan ini diklaim tidak berubah dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Di UU ini (Omnibus Law Ciptaker) tidak menghilangkan
hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," ujar
Airlangga, dikutip Rabu (7/10). Faktanya, berdasarkan draf final Omnibus Law Cipta Kerja yang
didapat CNNIndonesia, tidak ditemukan pasal yang secara spesifik menyatakan pemberian cuti
hamil dan cuti haid kepada pekerja. Padahal di UU Ketenagakerjaan, ketentuan ini secara khusus
tertuang dalam empat pasal. Salah satunya pada Pasal 81. Pada pasal itu dijelaskan
pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit saat haid dan memberitahukan kepada
pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu siklus itu.
POLEMIK ATURAN CUTI HAMIL DAN HAID
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin pemberian cuti hamil
dan cuti haid tetap ada bagi pekerja usai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja ( UU Cipta Kerja ). Ketentuan ini diklaim tidak berubah dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Di UU ini (Omnibus Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah
diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," ujar Airlangga, dikutip Rabu (7/10).
562
