Page 645 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 645
Para buruh menuntun Dewan Perwakilan Rakyat ( RI untuk segera menarik UU Cipta Kerja yang
dinilai merugikan para pekerja lokal.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan
surat terbuka untuk serikat buruh dan meminta untuk lebih membaca lagi secara utuh UU Cipta
Kerja .
Ida Fauziyah berpendapat bahwa, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan
perlindungan hak bagi pekerja PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
Ia mengatakan bahwa penyusunan klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah
memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu, UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pada Senin, 5 Oktober 2020, itu juga
mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja pada saat berakhirnya
PKWT .
"Jadi, yang baru adalah ada perlindungan bagi pekerja pada saat berakhirnya PKWT , yang
sebelumnya di UU No. 13 Tahun 2003 tidak ada perlindungan seperti ini," kata Ida, sebagaimana
diberitakan Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel, " Dituding Rugikan Buruh, Ida Fauziyah:
UU Cipta Kerja Justru Lindungi Pekerja PKWT " .
Ia mengatakan syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja dalam kegiatan alih daya
(outsourcing) tetap dipertahankan.
Bahkan, UU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja
apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya, sesuai dengan amanat putusan Mahkamah
Konstitusi No.27/PUU-IX/2011.
Dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alih daya, UU Cipta Kerja juga mengatur
syarat-syarat perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online
Single Submission (OSS).
Terkait ketentuan waktu kerja dan istirahat, kata Ida Fauziyah , tetap diatur seperti undang-
undang sebelumnya dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan
waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.
"Hal ini untuk mengakomodasi tuntutan perlindungan pekerja pada bentuk-bentuk hubungan
kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis," tutur
Ida Fauziyah .
Ia memastikan UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja
sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No.
78 Tahun 2015 dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Ida Fauziyah memastikan bahwa ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap
dipertahankan.
Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud, UU Cipta Kerja
menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.
Selain itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta meningkatkan
pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, UU Cipta Kerja mengatur ketentuan pengupahan
bagi sektor usaha mikro dan kecil.
644
