Page 641 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Dalam UU Cipta Kerja, pasal 59 UU Ketenagakerjaan memang diubah. Tidak lagi ada ketentuan
status pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dan hanya bisa
diperpanjang satu kali.

Hanya saja, perjanjian kerja waktu tertentu atau ketentuan status pegawai kontrak, baik jangka
waktu dan selesainya dalam UU Cipta Kerja ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.

Sementara itu, status terkait pekerja tetap atau yang diistilahkan dengan perjanjian kerja untuk
waktu tidak tertentu masih tetap ada dan dicantumkan dalam pasal 56 seperti di UU
Ketenagakerjaan.

3. Ketentuan PHK Kemudian, beredar juga narasi terkait kebebasan perusahaan melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerjanya dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan
PHK diatur khusus dalam BAB XII.

Sementara itu, jika dilihat di UU Cipta Kerja, ketentuan PHK tertuang mulai pasal 151 BAB IV
Ketenagakerjaan. Tidak ada ketentuan yang membolehkan perusahaan melakukan PHK secara
sepihak dan tanpa ada proses.

Namun, memang pasal 151 diubah, misalnya tidak lagi ada kata-kata harus dirundingkan dulu
dengan serikat pekerja atau pekerjanya itu sendiri. Selain itu, pasal 152 dihapus dan adanya
ketentuan kewenangan perusahaan melakukan PHK dalam pasal 154A.

Misalnya PHK dapat dilakukan bila perusahaan efisiensi, pailit, rugi hingga pekerja mengalami
sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan.

4. Upah Buruh Dihitung Per Jam Selanjutnya beredar narasi mengenai upah buruh yang dihitung
perjam. Untuk ketentuan ini pada dasarnya tidak ada beda dengan UU Ketengakerjaan. Hanya
saja ada pembaruan dalam UU Cipta Kerja.

Dalam UU Ketenagakerjaan ketentuan pengupahan memiliki istilah upah minimum yang diatur
pemerintah. Sementara itu, dalam UU Cipta Kerja ada ketentuan Pasal 88B bahwa upah
ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil.

Selain itu, pasal 89 dan 90 dalam UU Ketenagakerjaan juga dihapus. Pasal itu berisi mengenai
ketentuan upah minimum serta adanya ketentuan pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum.
5. Hilangnya Hak Cuti Narasi hoax terakhir yang muncul adalah hilangnya semua hak cuti dan
tidak ada kompensasi. Jika dilihat di draf Undang-Undang Cipta Kerja, hak-hak tersebut masih
tertera seperti di UU Ketenagakerjaan. Hanya saja ada modifikasi.

Misalnya, untuk istirahat mingguan sebelumnya bisa dapat 1 hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari
untuk 5 hari kerja menjadi hanya sebanyak 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Artinya
libur 2 hari ditiadakan.

Sementara itu, cuti tahunan masih sama 12 hari dalam satu tahun. Sedangkan cuti atau istirahat
panjang dua bulan tidak diatur dan ketentuan haid juga tidak diatur. Semua itu hanya dibolehkan
diatur dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan. (ase).

640