Page 639 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 639
Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker) ini dilakukan di Semarang, Surabaya, Pasuruan,
Gresik, Medan, Batam, Banjarmasin, dan Gorontalo.
( SINDOnews , Rabu (7/10/2020) Said Iqbal menyatakan mogok nasional ini memiliki sejumlah
dasar hukum. Adapun aturan, antara lain, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.
Pada pasal 4 UU tersebut dinyatakan salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan
melaksanakan mogok. Selain itu, mogok nasional itu sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
"Aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis. Aksi ini dilakukan semata-semata
untuk meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan omnibus law,"
tegas Said Iqbal.
KSPI menilai UU Ciptaker memiliki sejumlah masalah. Beberapa poin yang menjadi keberatan
para buruh adalah pengurangan pesangon, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup,
dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dihilangkan. Masalah lainnya, ada syarat
khusus untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota, hingga potensi hilangnya jaminan
kesehatan dan pensiun.
( "KSPI mengimbau buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar tidak
terpapar COVID-19. Para buruh harus tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga
jarak," pungkasnya.
(kri).
638
