Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 138
Melalui surat perintah tersebut, kata Luhut, pemerintah akan menyampaikan kepada
perusahaan-perusahaan non esensial agar tidak memberhentikan karyawan yang tidak bekerja
di kantor.
Ia pun sebagai koordinator PPKM Darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di
kantor untuk perusahaan sektor non esensial atau sedang WFH, tidak dapat diberhentikan secara
sepihak atau dipecat.
"Dan (perusahaan sektor non esensial) wajib memerintahkan seluruh karyawan untuk WFH. Jadi
kalau tidak bekerja di kantor, tapi WFH itu jangan sampai diberhentikan," kata Luhut dalam
konferensi pers pada Senin (5/7/2021).
Ia pun mengimbau seluruh karyawan sektor non esensial yang dipaksa bekerja di kantor untuk
segera melaporkan kepada pemerintah. Khusus di wilayah DKI Jakarta bisa melalui Dinas Tenaga
Kerja atau aplikasi JAKI.
"Hal ini tentu akan mengurangi mobilitas warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-
rata bekerja di Jakarta," tutur Luhut Binsar Panjaitan.
Masih Ada Mobilitas Masyarakat
Luhut menjelaskan bahwa pada hari ini, Senin 5 Juli 2021 masih ditemui mobilitas masyarakat
yang padat di wilayah pinggir kota. Hal ini menyebabkan kemacetan, sehingga menimbulkan
kerumunan baik di sektor esensial dan non esensial.
Ia pun meminta Gubernur hingga Polda untuk memeriksa industri yang masih beroperasi selama
PPKM Darurat.
"Mengecek yang masih beroperasi ini seperti patroli, apakah masih beroperasi yang sektor non
esensial. Dan juga tidak segan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut,"
ungkapnya.
137
