Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

Judul Luhut: Karyawan Dipaksa Kerja di Kantor oleh Perusahaan Non-
Esensial, Laporkan!
Nama Media okezone.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2021/07/05/337/2435946/luhut-
karyawan-dipaksa-kerja-di-kantor-oleh-perusahaan-non-esensial-
laporkan
Jurnalis Riezky Maulana
Tanggal 2021-07-05 20:28:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa bekerja di kantor oleh perusahaan non
esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui
dinas tenaga kerja masing-masing provinsi

positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya selaku koordinator Ppkm Darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di kantor
untuk tetap, untuk urusan sektor non esensial yang sedang menjalankan work from home tidak
dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Itu saya sudah
bicara dengan Kapolri dan Gubernur ya

positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri KetenagakerjMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Republik Indonesiaaan) Saya akan segera berkoordinasi dengan menteri ketenagakerjaan agar
dapat mengeluarkan surat perintah agar perusahaan non esensial tidak memberhentikan
karyawannya yang bekerja di kantor dan wajib memerintahkan karyawannya untuk bekerja dari
rumah

Ringkasan

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM
Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar para karyawan yang tak termasuk
dalam sektor non esensial untuk melapor jika masih diminta bekerja langsung di kantor.
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat harus dipatuhi secara bersama. Menurut Luhut, jika hal
tersebut masih terjadi, dia mempersilahkan para karyawan untuk melaporkan ke Dinas Tenaga
Kerja di masing-masing wilayah provinsi. Terkhusus di wilayah DKI Jakarta, karyawan dapat
melapor via aplikasi Jakarta Kini (Jaki).

132