Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 137
Judul Luhut Pastikan Karyawan Sektor Non Esensial yang WFH Tak Akan
Dipecat
Nama Media liputan6.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4599412/luhut-pastikan-
karyawan-sektor-non-esensial-yang-wfh-tak-akan-dipecat
Jurnalis Andina Librianty
Tanggal 2021-07-05 20:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Dan (perusahaan sektor non esensial) wajib memerintahkan seluruh karyawan untuk WFH. Jadi
kalau tidak bekerja di kantor, tapi WFH itu jangan sampai diberhentikan
positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Hal ini tentu akan mengurangi mobilitas warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-
rata bekerja di Jakarta
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Mengecek yang masih beroperasi ini seperti patroli, apakah masih beroperasi yang sektor non
esensial. Dan juga tidak segan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali
menegaskan bahwa karyawan di perusahaan sektor non esensial wajib bekerja dari rumah (Work
From Home/WFH). Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk
mengeluarkan surat perintah terkait hal ini. Melalui surat perintah tersebut, kata Luhut,
pemerintah akan menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan non esensial agar tidak
memberhentikan karyawan yang tidak bekerja di kantor.
LUHUT PASTIKAN KARYAWAN SEKTOR NON ESENSIAL YANG WFH TAK AKAN
DIPECAT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali
menegaskan bahwa karyawan di perusahaan sektor non esensial wajib bekerja dari rumah (Work
From Home/WFH). Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk
mengeluarkan surat perintah terkait hal ini.
136
