Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

LUHUT: KARYAWAN DIPAKSA KERJA DI KANTOR OLEH PERUSAHAAN NON-
ESENSIAL, LAPORKAN!
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM
Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar para karyawan yang tak termasuk
dalam sektor non esensial untuk melapor jika masih diminta bekerja langsung di kantor.
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat harus dipatuhi secara bersama.

Menurut Luhut, jika hal tersebut masih terjadi, dia mempersilahkan para karyawan untuk
melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja di masing-masing wilayah provinsi. Terkhusus di wilayah DKI
Jakarta, karyawan dapat melapor via aplikasi Jakarta Kini (Jaki).
"Saya menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa bekerja di kantor oleh perusahaan non
esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui
dinas tenaga kerja masing-masing provinsi," tutur Luhut dalam konferensi persnya, Senin
(5/7/2021) malam.
Lebih jauh dipaparkan Luhur, para karyawan yang tidak masuk kerja dalam masa PPKM Darurat
tidak dapat dipecat atau diberhentikan secara sepihak oleh kantor. Bahkan, dirinya mengaku
sudah melakukan pembicaraan terkait hal tersebut bersama dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo
Sigit Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya selaku koordinator Ppkm Darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di kantor
untuk tetap, untuk urusan sektor non esensial yang sedang menjalankan work from home tidak
dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Itu saya sudah
bicara dengan Kapolri dan Gubernur ya," ujarnya.

Agar hal ini dapat berjalan lebih maksimal, Luhut juga akan dengan segera berkoordinasi dengan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar mengeluarkan Surat Perintah terkait larangan
pemecatan karyawan. Surat Perintah tersebut nantinya juga berisikan inbauan agar para pekerja
dapat bekerja dari rumah.

"Saya akan segera berkoordinasi dengan menteri ketenagakerjaan agar dapat mengeluarkan
surat perintah agar perusahaan non esensial tidak memberhentikan karyawannya yang bekerja
di kantor dan wajib memerintahkan karyawannya untuk bekerja dari rumah," ungkapnya. (aky).

133