Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 196
Menanggapi hal itu, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman langsung
memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan untuk menelusuri izin dan
persyaratan keberadaan TKA tersebut sesuai aturan yang berlaku.
"Kami telah memerintahkan Kadisnaker Provinsi Sulsel berkoordinasi dengan pihak Imigrasi
untuk turun ke Bantaeng memeriksa perusahaan dan TKA yang datang termasuk syarat perijinan
dari instansi terkait dari pemerintah pusat untuk tindak lanjut sesuai ketentuan," ungkap Andi
Sudirman, Senin 5 Juli 2021.
Perizinan TKA selama bekerja di Indonesia, kata dia, merupakan kewenangan dari Pemerintah
Pusat atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Perizinan IMTA tentu dari pusat tapi kami
daerah wajib mengecek dan kita bisa tindaki perusahaan bersangkutan jika tidak mengikuti
prosedur yang ada", katanya.
Dirinya pun juga berkoordinasi dengan Bupati Bantaeng, Ilham Azikin. "Bupati Bantaeng juga
sudah melakukan test PCR kepada mereka dan menunggu hasilnya. Mengingat masih kondisi
pandemi Covid-19, jadi kita harus waspada dan tetap mengikuti prosedur untuk pencegahan,"
jelasnya.
Dirinya menambahkan jika hasil pemeriksaan tim disnaker di lapangan terdapat pelanggaran
maka akan disikapi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Jika memang memenuhi syarat, maka mereka bisa lanjut bekerja. Kalau tidak, tentu pihak
migrasi yang akan melakukan deportasi. Kita akan hentikan jika ada pelanggaran," tegasnya.
Seperti diketahui kedatangan 20 TKA China tersebut untuk bekerja di PT Huadi Nickel Alloy
Indonesia yang berada di Kabupaten Bantaeng.
195
