Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 197
Judul Moeldoko dukung peningkatan pelatihan untuk penempatan pekerja
migran
Nama Media kabarbisnis.com
Newstrend Penempatan PMI
Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28107631/moeldoko-dukung-
peningkatan-pelatihan-untuk-penempatan-pekerja-migran
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-05 10:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Yang pertama tentang katu Prakerja, saya sudah
panggil PMO. Pada dasarnya bisa dilakukan kerja sama dengan Kemenaker, dengan syarat
menggunakan platform Kartu Prakerja. Karena beda skema berkaitan dengan
pertanggungjawaban keuangan
positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Pada dasarnya manajemen Kartu Prakerja siap
menerima teman-teman CPMI atau ex-PMI. Silakan nanti dikomunikasikan, kalau perlu nanti
kami pertemukan dengan manajemen Kartu Prakerja
negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker) Salah satu kendala
adalah komponen biaya yang tidak boleh dibebankan ke calon pekerja migran, yaitu biaya
pelatihan dan sertifikasi. Hingga kini hal tersebut masih jadi polemik
positive - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker) Berikutnya masalah PCR
dan vaksin, kami perlu lebih masif karena penempatan pekerja migran ke luar negeri menjadi
alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tapi tes PCR dan vaksin menjadi persyaratan
utama. Dan ada beberapa negara yang hanya menerima pekerja migran dengan jenis vaksin
tertentu
positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Terkait PCR dan vaksin menurut saya tidak
susah, karena kita memang sudah ada program vaksinasi. Misalnya perlu vaksin tertentu untuk
negara tertentu, nanti akan kita carikan. Misalnya untuk ke Eropa perlu vaksin Pfizer, ya nanti
akan kita carikan
positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Vaksin kan ada jedanya untuk dua dosis, nah ini
perlu waktu. Jangan sampai vaksin berikutnya kedodoran. Perlu ada timeline yang pasti. Perlu
ada data siapa, kapan, mau kemana, dan vaksinnya apa? Kita bisa bekerja sama dengan
Kementerian Kesehatan dalam hal ini
196
