Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

Ringkasan

Kantor Staf Presiden (KSP) menerima kehadiran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan, dan mendukung agenda pelatihan untuk peningkatan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI). Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko mengatakan telah
berkomunikasi dengan Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja untuk bisa bekerja
sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pelatihan untuk calon
pekerja migran.

MOELDOKO DUKUNG PENINGKATAN PELATIHAN UNTUK PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN

Kantor Staf Presiden (KSP) menerima kehadiran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan, dan mendukung agenda pelatihan untuk peningkatan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI).

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko mengatakan telah berkomunikasi dengan Manajemen
Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pelatihan untuk calon pekerja migran.

"Yang pertama tentang katu Prakerja, saya sudah panggil PMO. Pada dasarnya bisa dilakukan
kerja sama dengan Kemenaker, dengan syarat menggunakan platform Kartu Prakerja. Karena
beda skema berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan," ujarnya di Ruang Rapat Utama
KSP, Jumat (2/7).

Moeldoko juga menyatakan pihak PMO Kartu Prakerja siap menerima pelatihan untuk Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan juga ex-PMI. Ia juga mengaku siap mempertemukan pihak
Kemenaker dan PMO Kartu Prakerja terkait hal ini.

"Pada dasarnya manajemen Kartu Prakerja siap menerima teman-teman CPMI atau ex-PMI.
Silakan nanti dikomunikasikan, kalau perlu nanti kami pertemukan dengan manajemen Kartu
Prakerja," ungkap Moeldoko.

Adapun pada tahun 2021 Kemenaker telah mengalokasikan anggaran pelatihan untuk 3008
orang. Sementara data penempatan pada tahun 2020 berjumlah 112.000 orang, turun dari tahun
2019 sebanyak 277.000 orang.

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono dalam kunjungannya melaporkan
ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala untuk penempatan pekerja migran ke
luar negeri saat ini.

"Salah satu kendala adalah komponen biaya yang tidak boleh dibebankan ke calon pekerja
migran, yaitu biaya pelatihan dan sertifikasi. Hingga kini hal tersebut masih jadi polemik,"
ungkapnya.

Ia mengaku saat ini pihaknya telah menyusun besaran struktur biaya (cost structure) untuk
nantinya dievaluasi. Pasalnya hal ini perlu mendapat perhatian agar proses penempatan lancar
dan tidak membebani pemberi kerja di luar negeri.
Selain itu, tantangan dan kendala yang lain adalah soal tes PCR dan pemberian vaksin untuk
penempatan pekerja migran di masa pandemi. Hal ini dinilai perlu perhatian karena adanya
beberapa persyaratan khusus dari negara tujuan kerja.

197