Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menyatakan, akan ada 2.000 lebih
buruh yang melakukan aksi unjuk rasa, besok (hari ini-Red), Rabu (7/10). Aksi ini menjadi sikap
nyata penolakan UU Omnibus Law yang sudah disahkan DPR RI.

2.000 BURUH DI SEMARANG AKAN LAKUKAN AKSI

SEMARANG - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menyatakan, akan ada
2.000 lebih buruh yang melakukan aksi unjuk rasa, besok (hari ini-Red), Rabu (7/10).

Aksi ini menjadi sikap nyata penolakan UU Omnibus Law yang sudah disahkan DPR RI. "Sepakat
untuk aksi mogok kerja nasional dua hari mulai Rabu-Kamis (7-8 Oktober). Mendukung mogok
kerja nasional selama dua hari. Sekitar 2.000 lebih buruh akan ikut turun ke jalan. Kami mulai
dari pabrik di Kawasan Tugu, Semarang Barat," terang Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim, saat dihubungi, Selasa (6/10).

Dia menjelaskan, setidaknya para buruh yang bergerak berasal dari 14 pabrik di Kota Semarang.
Pihaknya menyatakan, sampai saat ini masih terus membangun kebersamaan dengan para buruh
di Ibu Kota Jawa Tengah ini untuk tegas menolak UU Omnibus Law, karena mengkhianati hak-
hak buruh sebagai warga negara. Pihaknya juga telah berusaha membahas implementasi UU
Omnibus Law dengan para pengusaha yang bernaung dibawah Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Jawa Tengah. Namun, menurutnya, tidak menemukan titik temu.

Digembosi "Maka, kalau Pak Frans Kongi (Ketua Apindo Jawa Tengah) menuduh aksi mogok
nasional telah melanggar undang-undang, itu justru salah kaprah. Karena dari pertemuan buruh
dengan Apindo hasilnya buntu. Sehingga aksi yang kita lakukan besok sah-sah saja," kata Aulia.
Lebih jauh, kata Aulia, rencana aksi juga mendapat intimidasi dari pengusaha.

Di mana pemilik pabrik di Semarang berusaha menggembosi aksi menyampaikan pendapat di
muka umum, dengan dalih melanggar aturan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-
19. "Anggota kita yang tadinya sepakat turun ke jalan menolak Omnibus Law, saat ini mendapat
intimidasi dari pemilik pabrik.

Ada yang diancam kalau mereka keluar pabrik dan ikut demo, berarti harus wajib dites rapid.
Kalau ketahuan kena Covid- 19, para buruh harus menjalani karantina 14 hari tanpa digaji sama
sekali," tuturnya lagi. "Jelas, ini ada upaya menggembosi aksi mogok nasional yang dilakukan
para buruh. Tapi kita akan berusaha sekuat tenaga menggalang massa agar UU Omnibus Law
batal disahkan," tegasnya.

Ia menyatakan DPR dan pemerintah sama sekali tidak mendengarkan aspirasi buruh, aktivis,
nelayan, dan masyarakat lain yang menolak UU Omnibus Law. Ia menganggap Omnibus Law
telah menghapus cuti panjang buruh, cuti haid, dan melahirkan bagi buruh perempuan tidak
dibayar, upah sektoral dan pesangon buruh dikurangi dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah.
"RUU Omnibus Law Cipta Kerja merugikan buruh," bebernya.

Ketua DPW KSPN Jateng, Nanang Setyono menyatakan, pemerintah sengaja mengabaikan nilai
kesejahteraan dan nilai perlindungan bagi buruh. "Kita sekarang menghadapi keprihatinan mulai
dari acaman penularan Covid-19, risiko PHK sampai kekawatiran dihapuskannya nilai
perlindungan dan nilai kesejahteraan bagi buruh," urainya. (daz- 50).

424