Page 429 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 429
ARIEF POYUONO: UU CIPTAKER KONSTITUSIONAL, BUKAN PENGKHIANATAN
NEGARA KEPADA RAKYATNYA
Arief Poyuono: UU Ciptaker Konstitusional, Bukan Pengkhianatan Negara Kepada Rakyatnya
Laporan: Diki Trianto Selasa, 06 Oktober 2020, 22:28 WIB Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja
BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net Undang-Undang Cipta Kerja bukan bentuk pengkhianatan
pemerintah dan DPR RI kepada masyarakat, melainkan produk UU yang lahir melalui proses
konstitusional dan bertujuan baik bagi rakyat dan negara.
Berita terkait Arief Poyuono Serukan Buruh Dan Parpol Tolak PSBB Ketat Anies Baswedan Untuk
Pulihkan Ekonomi, Pengesahan RUU Ciptaker Dan Vaksinasi Harus Dipercepat Nama Arief
Poyuono Hilang Dari Struktur Gerindra, Habiburokhman Yang Jadi Pengganti Demikian
disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menanggapi
gemuruh penolakan RUU Ciptaker yang telah disahkan DPR RI bersama pemerintah dalam
Sidang Paripurna, Senin kemarin (5/10).
"Omnibus Law Ciptaker bukan bentuk pengkhianatan negara pada rakyat, sebab pemerintah dan
DPR RI punya kewajiban untuk memastikan kehidupan masyarakat agar bisa jauh lebih
sejahtera," kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (6/10).
Selain itu, jelas Poyuono, tujuan UU Ciptaker juga sejalan dengan perintah Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945, yakni negara bisa menyediakan lapangan kerja dan memberikan
penghidupan yang layak bagi rakyat.
Politisi Gerindra ini pun menyoroti beberapa pihak yang menilai negatif omnibus law, salah
satunya pernyataan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati yang menyebut pengesahan
RUU yang dilakukan DPR sebagai puncak pengkhianatan negara terhadap kehendak rakyat.
Kembali ditegaskan Arief Poyuono, keberadaan omnibus law Cipta Kerja adalah produk undang-
undang yang bertujuan baik, sudah melalui jalan konstitusi dan sah.
"Kepada kelompok yang bisa memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja juga sudah
diberikan waktu yang cukup panjang. RUU omnibus law juga dipastikan sudah melewati uji
akademis di mana RUU tersebut dipastikan tidak ada yang bersingungan ataupun bersebrangan
dengan UUD 1945," tekannya.
Terkait tagar mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR yang ramai dibicarakan di sosial
media, Arief Poyuono menilai wajar. Sebab hal itu bagian dari demokrasi mengingat dalam
sebuah kebijakan pasti ada ketidakpuasan dari kelompok tertentu.
Arief Poyuono Serukan Buruh Dan Parpol Tolak PSBB Ketat Anies Baswedan "Nah, bagi kelompok
yang tidak puas dengan UU Omnibus law Ciptaker, ada jalan konstitusi melalui MK untuk
membatalkan isinya kalau memang ada hak konstitusi masyarakat yang dilanggar," imbaunya.
"Jadi, semua harus menghormati lahirnya UU Omnibus law. Banyak juga kok UU yang saat
penyusunannya ditolak, dianggap tidak sesuai dengan kepentingan negara saat pemerintahan
sebelum Jokowi. Tapi toh akhir diterima dan jika ada yang melanggar konstitusi dilakukan judicial
review di MK," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: ARIEF POYUONO RUU CIPTAKER OMNIBUS LAW .
428
