Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 434
TOLAK UU CIPTA KERJA, PB PMII: DPR DAN PEMERINTAH HANYA FASILITASI
KORPORASI DAN OLIGARKI
Tolak UU Cipta Kerja, PB PMII: DPR Dan Pemerintah Hanya Fasilitasi Korporasi Dan Oligarki
Laporan: Angga Ulung Tranggana Selasa, 06 Oktober 2020, 21:13 WIB Ilustrasi/Net Pengesahan
omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang dilakukan oleh DPR
RI dan pemerintah telah melenceng dari tujuan pemulihan ekonomi yang sebelumnya kerap
digaungkan.
Berita terkait Dituduh Demo Tolak KAMI Karena Dibayar, PMII Akan Laporkan Gatot Nurmantyo
Ke Polisi Anggap Demo Pengganggu KAMI Dibayar, Gatot Nurmantyo Beri Contoh Aksi PMII
Kesadaran Palsu Dan Budaya Politik Kekerasan "Dengan adanya UU Cipta Kerja, DPR dan
pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang
dilegalkan UU tersebut, bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Ketua
Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Agus Mulyono
Herlambang, Selasa (6/10).
Atas dasar itu, PB PMII dengan tegas menolak pengesahan RUU sapu jagad tersebut menjadi
undang-undang. Bahkan pihaknya mengaku tak segan-segan untuk menginstruksikan PMII di
seluruh Indonesia untuk melakukan aksi penolakan meski di tengah pandemi Covid-19 yang
masih mengkhawatirkan.
Hal itu dinilai wajar mengingat sikap wakil rakyat juga abai dengan melakukan pengesahan UU
Cipta Kerja secara diam-diam dan dadakan. "PB PMII tidak takut untuk menginstruksikan PMII
Se-Indonesia untuk melaksanakan aksi," lanjutnya.
Meski secara otomatis akan tetap menjadi UU tanpa tanda tangan presiden sekalipun, ia masih
berharap Presiden Joko Widodo juga satu napas dengan rakyat yang menolak UU tersebut.
Agus berpendapat, UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik. Sebab dalam
pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, hal ini dikhawatirkan akan
lebih buruk saat melaksanakan UU Cipta Kerja.
"Tentu, PB PMII akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebab sebelumnya PB PMII
pun pernah melakukan uji materi UU MD3 ke MK. Maka, tidak segan-segan PB PMII melakukan
uji materi UU Cipta Kerja," kata dia.
Berikut poin-poin penolakan subtansi PB PMII terhadap UU Cipta Kerja: 1. PB PMII Kecewa
karena DPR dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah pandemi Covid-
19 dan tidak fokus untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan Covid-19, justru membuat
regulasi yang merugikan buruh dan rakyat. Tetapi, justru membuat regulasi yang
menguntungkan para investor dan pengusaha.
2. DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki
yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja, dengan dalil mendorong pemulihan ekonomi nasional dan
membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat
yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.
3. Proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan eksklusif. Seharusnya, proses
pembuatannya dilakukan dengan para pekerja untuk menyerap aspirasi pihak pekerja yang
diatur. Proses pembentukannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai Pasal 5 UU 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terlebih, pembentukan dan pengesahannya
dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
433
