Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 433
Judul Tolak UU Cipta Kerja, PB PMII: DPR Dan Pemerintah Hanya Fasilitasi
Korporasi Dan Oligarki
Nama Media rmol.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2020/10/06/455373/tolak UU-cipta-kerja-
pb-pmii-dpr-dan-pemerintah-hanya-fasilitasi-korporasi-dan-oligarki
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 00:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia) Dengan adanya UU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah telah memfasilitasi
kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan UU tersebut, bukan untuk
mendorong pemulihan ekonomi nasional
neutral - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PB PMII)) PB PMII tidak takut untuk menginstruksikan PMII Se-Indonesia untuk
melaksanakan aksi
neutral - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PB PMII)) Tentu, PB PMII akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebab
sebelumnya PB PMII pun pernah melakukan uji materi UU MD3 ke MK. Maka, tidak segan-segan
PB PMII melakukan uji materi UU Cipta Kerja
Ringkasan
Pengesahan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang dilakukan
oleh DPR RI dan pemerintah telah melenceng dari tujuan pemulihan ekonomi yang sebelumnya
kerap digaungkan.
"Dengan adanya UU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli
ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan UU tersebut, bukan untuk mendorong pemulihan
ekonomi nasional," kata Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PB PMII), Agus Mulyono Herlambang, Selasa (6/10).
432
