Page 435 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 435
4. PB PMII merasa UU Cipta Kerja tidak menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari cita-
cita reformasi regulasi. Sebab, pemerintah dan DPR berkilah bahwa RUU Cipta Kerja akan
memangkas banyak aturan yang dinilai over regulated . Namun, faktanya akan banyak
pendelegasian pengaturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah
(PP) yang justru dikhawatirkan akan memakan waktu lama, menghambat pelaksanaan kegiatan
yang ada di dalam UU Cipta Kerja.
5. DPR dan pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil khsusunya buruh, sebab terdapat
beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial yang ada di dalam Bab IV Ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja, yakni Pasal 59 terkait kontrak tanpa batas; Pasal 79 hari libur dipangkas; Pasal
88 mengubah terkait pengupahan pekerja; Pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha
yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja; Pasal 169 UU
Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan
kerja (PHK), jika merasa dirugikan oleh perusahaan;.
6. PB PMII merasa miris DPR dan pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI
untuk bekerja karena UU Cipta Kerja mengapus kewajiban menaati ketentuan jabatan dan
kompetensi bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, TKA akan
lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA hanya membutuhkan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tanpa izin lainnya.
7. UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, dalam
pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat
melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan di akal-akali dengan UU Cipta Kerja.
8. PB PMII sangat kecewa UU Cipta Kerja menghilangkan poin keberatan rakyat mengajukan
gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin
lingkungan tanpa disertai Amdal. Sangat jelas DPR dan pemerintah berpihak pada kepentingan
korporasi dan oligarki tanpa peduli terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan rakyat. Hal ini
tentu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mensejahterakan rakyat.
Dituduh Demo Tolak KAMI Karena Dibayar, PMII Akan Laporkan Gatot Nurmantyo Ke Polisi 9.
PB PMII juga kecewa DPR dan Pemerintah mengkapitalisasi sektor pendidikan dengan
memasukan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha dan
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini termuat dalam Paragraf 12 Pendidikan
dan Kebudayaan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja.
Berkenaan dengan persoalan tersebut, PB PMII membuka posko pengaduan UU Cipta Kerja di
Kantor PB PMII Jalan Salemba Tengah No. 57 A untuk rakyat yang ingin menolak dan juga
merasa dirugikan dengan UU Cipta Kerja.
EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: PMII OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA .
434
