Page 437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

DUNIA USAHA BERHARAP BISA MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA

JAKARTA - Dunia usaha mengapresiasi pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR,
Senin (5/10). Produk legislasi tersebut diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi
terutama investasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa (6/10), mengatakan regulasi tersebut diharapkan mendorong
perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM), ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar
untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah," kata Rosan.
Apalagi, pandemi Covid-19, papar Rosan, telah berdampak luas tidak hanya pada kesehatan,
namun juga pada ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja.

Saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau banyak pekerja yang bekerja menjadi
paruh waktu. Dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan pekerjaan akan semakin
terbuka dan meluas.

"Pandemi menyebabkan kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang sangat signifikan, RUU
Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui
program pemulihan dan transformasi ekonomi," katanya.

Dinamika ekonomi global yang cepat, jelasnya, juga memerlukan respons cepat dan tepat. Tanpa
reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat. Penciptaan lapangan kerja
harus dilakukan, salah satunya dengan mendorong peningkatan investasi di kisaran 6,6 hingga
7 persen sehingga bisa mendorong konsumsi di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen.

Ia juga mendukung keberpihakan aturan tersebut pada pemberdayaan UMKM dan koperasi
karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing sebesar 65 persen
dan 5,5 persen.

Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Munawar Ismail, mengatakan
meskipun sempat kontroversi di kalangan pekerja, namun produk legislasi itu sangat dibutuhkan,
terutama dalam kondisi krisis seperti saat ini.

"Pengusaha saat ini membutuhkan dorongan untuk tetap melanjutkan bisnis, tidak merumahkan
karyawan dan berupaya terus untuk ekspansi guna mempertahankan pertumbuhan, yang
akhirnya tercipta lapangan kerja," katanya.

n.

436