Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 442

"Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat
              buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap
              berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh," ujarnya.

              Kendati  begitu,  Pemerintah  menyadari  dalam  proses  penyusunan  RUU  Cipta  Kerja,  terdapat
              perbedaan  pandangan pro-kontra. Perbedaan  pandangan  ini  tentu  saja merupakan  hal  yang
              wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi.

              Namun demikian, pada akhirnya Pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan
              dibahas bersama DPR. Disisi lain, proses pembahasan RUU Cipta Kerja antara Pemerintah dan
              DPR berjalan secara transparan.

              Kata  Ida,  ini  untuk  pertama  kalinya  pembahasan  suatu  RUU  dilakukan  secara  terbuka  dan
              disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat
              mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama.

              "Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis,
              demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga
              menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan," pungkasnya.

              Sebelumnya,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang
              Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang paripurna
              pembicaraan  tingkat  II  atas  pengambilan  keputusan  terhadap  RUU  tentang  Cipta  Kerja  di
              Gedung DPR RI Jakarta.

              Wakil  Ketua  DPR,  Aziz  Syamsuddin  mengatakan,  dari  sembilan  fraksi,  enam  diantaranya
              menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian satu fraksi menerima dengan
              catatan, dan dua diantaranya menolak.

              "Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!,"
              kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).

              Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut
              baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
              ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah
              melakukan  proses  pembahasan  dengan  berbagai  pandangan  masukan  dan  saran  yang
              konstruktif.

              "Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia.


























                                                           441
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447