Page 445 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

dapat tercapai. Mengingat angka pengangguran kita yang semakin bertambah akibat dampak
pandemi covid 19
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) Provinsi DKI Jakarta) belum termasuk yang terkena PHK sebanyak 3 juta dan ratusan
ribu yang dirumahkan, ini menjadi tantangan yang harus diatasi dengan Undang Undang Cipta
Kerja ini

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) Provinsi DKI Jakarta) Sehingga ke depan isu upah tidak lagi menjadi polemik, karena
jika kita memiliki tenaga kerja yang berkualitas tentu upahnya sudah memiliki standar
kesejahteraan yang mumpuni

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) Provinsi DKI Jakarta) Kami juga berharap agar Pemerintah segera melakukan sosialisasi
UU Cipta Kerja ke berbagai pemangku kepentingan agar semua jelas dan pasti. Karena banyak
beredar di medsos draf UU tersebut yang seolah-olah terkesan lebih berpihak kepada pengusaha,
padahal Undang Undang ini untuk kepentingan Bersama

neutral - Diana Dewi (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta) Di sisi lain
pekerja menganggap dan menilai dapat melemahkan kedudukan buruh di hadapan pengusaha,
mulai dari ketentuan pesangon hingga perjanjian kerja yang sangat lentur. Padahal banyak
regulasi yang saat implementasi diperlukan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja

neutral - Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan) Kita menggunakan asumsi pertumbuhan 5
persen itu bukan sesuatu yang Simsalabim ini bukan sesuatu yang mudah ini yang harus kita
kejar dengan kerja keras

positive - Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu) Mudah-mudahan
setelah ini peraturan PP, PMK, Peraturan Menteri, Perpres itu bisa diselesaikan segera supaya
bisa segera dilaksanakan dan menarik banyak usaha yang baru. Sehingga bisa mempekerjakan
lebih banyak orang. Sehingga recovery kita dibandingkan 2020 benar-benar bisa mencapai 5
persen tadi itu

neutral - Benny Soetrisno (Wakil Ketua KADIN Bidang Perdagangan) Terobosan Omnibus Law
sangat diperlukan sekali, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain

neutral - Ronny P. Sasmita (Executive Director at Indonesia Economic Action Institution) Melalui
UU ini Indonesia akan dengan mudah menjadi lahan eksploitasi segala jenis sumber daya alam

neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Indef) Investor di negara maju sangat
menjunjung fair labour practice dan decent work di mana hak-hak buruh sangat dihargai bukan
sebaliknya menurunkan hak buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara maju

Ringkasan

Jalan panjang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berakhir dengan ketuk palu tanda
disahkannya RUU tersebut, dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Senin, 5 Oktober 2020.

444