Page 448 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Saat ini pihaknya terus memantau sambil melihat kenyataan di lapangan. Yang jelas, Elly
mengaku tidak akan segan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika dalam
kenyataannya RUU tersebut justru merugikan pihak buruh.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN Achmad Yunus menilai, ada
beberapa pasal di RUU Cipta Kerja yang bakal memberatkan para buruh dan pekerja.

Ketidakjelasan ini semakin menguat lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat
ini belum mendapatkan lampiran sah aturan baru tersebut.

"Kluster ketenagakerjaan memberikan ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak
hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang tidak pegang dokumennya," ujar Yunus .

Secara garis besar, KSP BUMN disebutnya sepakat dengan kelompok buruh/pekerja lainnya,
bahwa UU Cipta Kerja bakal melemahkan posisi tenaga kerja, dan justru memperkuat
perusahaan pemberi kerja. Terkait penolakan ini, buruh berencana menggelar aksi penolakan
UU Cipta Kerja.

Meski muncul kekhawatiran dari kelompok buruh terkait hak-haknya yang dinilai terancam
dengan kehadiran UU Cipta Kerja ini, pemerintah memastikan UU tersebut tidak akan membuat
pekerja, termasuk buruh merugi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Kerja membuat para tenaga
kerja akan banyak terbantu.
Dalam undang-undang ini, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima para
buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.

"Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal
jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan
buruh lebih produktif," ujar Airlangga di Gedung DPR RI, Senin, 5 Oktober 2020.

Dalam RUU Cipta Kerja juga menyebutkan, pemerintah akan membantu para karyawan yang
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja.

Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan
berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau
belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan,
formatnya adalah asuransi," papar Airlangga.

Menurut dia, selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK.
Sehingga, masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui UU Cipta Kerja.

"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?," tegas Airlangga.

Dia ikut memastikan cuti hamil dan cuti haid di RUU Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita
tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan. Cuti tersebut sudah diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Jadi (UU) Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Airlangga.

447