Page 450 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

mengatakan disahkannya UU Cipta Kerja Indonesia memiliki harapan besar akan masa depan
ekonomi pasca pandemi covid-19 ini.
"Target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di kisaran 5,7 - 6 persen dan
penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun diharapkan dapat tercapai. Mengingat
angka pengangguran kita yang semakin bertambah akibat dampak pandemi covid 19," kata
Sarman kepada Liputan6.com, Selasa (6/10/2020).

Lantaran saat ini jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta, ditambah dengan angkatan kerja
baru sekitar 2,5 juta per tahun. "belum termasuk yang terkena PHK sebanyak 3 juta dan ratusan
ribu yang dirumahkan, ini menjadi tantangan yang harus diatasi dengan Undang Undang Cipta
Kerja ini," kata Sarman.

Ia meyakini dengan sinergitas dan saling mendukung antara pemerintah, dunia usaha serta
Serikat Pekerja/Buruh akan dapat diselesaikan secara bertahap.

Termasuk bagaimana meningkatkan SDM tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi, skill
dan keahlian, yang mumpuni sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih
kompetitif dan berdaya saing.

"Sehingga ke depan isu upah tidak lagi menjadi polemik, karena jika kita memiliki tenaga kerja
yang berkualitas tentu upahnya sudah memiliki standar kesejahteraan yang mumpuni," ujarnya.

Maka efektivitas Undang-Undang ini dapat segera diterapkan di lapangan maka Pemerintah agar
segera menyusun aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri
(Permen) dan aturan pendukung lainnya.

"Kami juga berharap agar Pemerintah segera melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja ke berbagai
pemangku kepentingan agar semua jelas dan pasti. Karena banyak beredar di medsos draf UU
tersebut yang seolah-olah terkesan lebih berpihak kepada pengusaha, padahal Undang Undang
ini untuk kepentingan Bersama," ujarnya.

Dia menegaskan, RUU Cipta kerja disahkan, bertujuan untuk masa depan pekerja/buruh
bagaimana agar memiliki kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan produktivitas dan
kompetensi.

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan
disahkannya RUU Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi perusahaan, yakni bisa
mendapatkan investor dan dapat mempekerjakan tenaga profesional dengan lebih mudah.

Meski ini diakui juga menuai respons penolakan dari buruh karena sisi negatif yang ditanggung,
seperti tidak memiliki jaminan jika kehilangan pekerjaan. Terlepas dari hal-hal tersebut pihaknya
berharap pada tingkat implementasinya nanti, pengusaha wajib menyejahterakan karyawannya.
"Di sisi lain pekerja menganggap dan menilai dapat melemahkan kedudukan buruh di hadapan
pengusaha, mulai dari ketentuan pesangon hingga perjanjian kerja yang sangat lentur. Padahal
banyak regulasi yang saat implementasi diperlukan kesepakatan antara pemberi kerja dengan
pekerja," kata Diana, kepada Selasa (6/10/2020).

Dia mengatakan jika praktik penggunaan Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh banyak
negara dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi, sekaligus juga kemudahan berusaha,
terutama yang menggunakan tradisi common law system .
Sedangkan Indonesia mewarisi tradisi civil law system, sehingga pembahasan dan
penyusunannya harus dapat melibatkan seluruh komponen. Demikian Pemerintah
menyampaikan adanya UU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi.

449