Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 451
Sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya
penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik
akan menarik investor.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2021
sebesar 5 persen pada APBN 2021.
Untuk mencapainya, pemerintah mengaku tengah fokus untuk penanganan pandemi covid-19.
Upaya lainnya, yakni reformasi birokrasi. Salah satunya melalui Undang-Undang (UU) yang baru
disahkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu UU CIpta Kerja.
"Kita menggunakan asumsi pertumbuhan 5 persen itu bukan sesuatu yang Simsalabim ini bukan
sesuatu yang mudah ini yang harus kita kejar dengan kerja keras," kata Kepala Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam diskusi daring, Selasa (6/10/2020).
Adapun kerja keras yang dimaksud adalah penanganan covid-19, termasuk penyediaan vaksin.
Selanjutnya ada dukungan ekspansi fiskal baik dari sisi demand maupun supply . Di mana
pemerintah melanjutkannya hingga 2021 dan memastikan agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Dia mengungkapkan kegembiraan karena UU tersebut telah selesai dan disahkan DPR.
Harapannya, ini akan segera dapat menarik investor dan menciptakan usaha baru yang mampu
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Mudah-mudahan setelah ini peraturan PP, PMK, Peraturan Menteri, Perpres itu bisa diselesaikan
segera supaya bisa segera dilaksanakan dan menarik banyak usaha yang baru. Sehingga bisa
mempekerjakan lebih banyak orang. Sehingga recovery kita dibandingkan 2020 benar-benar bisa
mencapai 5 persen tadi itu," jelas dia.
Wakil Ketua KADIN Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengakui jika UU Cipta Kerja
diperlukan, salah satunya sebagai pendorong membangkitkan perekonomian Indonesia akibat
dampak penyebaran virus Covid-19. Mengingat, aturan ini akan menarik para investor
menanamkan modal di dalam negeri.
"Terobosan Omnibus Law sangat diperlukan sekali, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara
lain," katanya.
Menurut dia, UU Cipta Kerja bisa menarik para pengusaha dalam maupun luar negeri berinvestasi
di Indonesia. Karena, aturan ini memangkas banyak birokrasi yang berkaitan dengan perijinan
usaha di Indonesia.
Proses perijinan yang dilakukan oleh para investor ke instansi yang terkait dapat dilakukan lebih
mudah. Diprediksi banyak pengusaha dalam maupun luar negeri yang akan menanamkan modal,
meskipun masih mewabahnya Covid-19 di berbagai wilayah.
Berbeda pendapat, Pengamat Ekonomi memiliki pandangan lain. khususnya soal masuknya
investasi ke Indonesia dengan adanya UU Cipta Kerja.
Alih-alih menjadi ladang investasi untuk menimba untung sebesar-besarnya, Executive Director
at Indonesia Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai Indonesia hanya akan
menjadi sasaran eksploitasi bagi negara besar.
"Melalui UU ini Indonesia akan dengan mudah menjadi lahan eksploitasi segala jenis sumber
daya alam," jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (6/10/2020).
Hal ini, diperparah dengan kondisi politik Indonesia yang menurutnya tidak jelas. Sementara
investor dari negara besar lainnya seperti AS, sangat sensitif terhadap isu politik dan geopolitik
negara di mana mereka akan berinvestasi.
450
