Page 446 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 446
HEADLINE: OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA DISAHKAN, ANTARA TARIK INVESTASI
DAN NASIB PEKERJA
Jakarta - Jalan panjang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berakhir dengan ketuk
palu tanda disahkannya RUU tersebut, dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Senin, 5
Oktober 2020.
Dalam pengesahan di Sidang Paripurna, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari 9
fraksi, 6 diantaranya menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi
menerima dengan catatan, dan 2 diantarang menolak.
"Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!,"
kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Sebenarnya, Sidang Paripurna RUU Cipta Kerja baru akan digelar pada 8 Oktober mendatang.
Namun dimajukan lantaran banyak kasus Covid-19 di DPR.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Paripurna, menyambut baik dan
mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua
dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah
melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang
konstruktif.
Dia pun ikut menyampaikan pandangan pemerintah terhadap RUU Ciipta Kerja. Dikatakan, RUU
Cipta Kerja harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. "Terutama untuk masyarakat,
pelaku usaha, dan pemerintah," ungkap Airlangga.
Berbagai manfaat tersebut tertuang dalam 15 Bab dan 186 Pasal dalam RUU Cipta Kerja.
Beberapa di antaranya adalah dukungan kepada UMKM, koperasi, sertifikasi halal, perkebunan
di kawasan hutan dan lainnya.
Di samping itu, lewat RUU Cipta kerja dilakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja.
Seperti tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian soal jam kerja.
"Kini pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Bahkan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam
UU Ketenagakerjaan," jelas Airlangga.
Sedangkan para pelaku usaha akan mendapat manfaat seperti kemudahan dan kepastian dalam
mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan
standar.
"Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu
kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah," ucap Airlangga.
Proses Tak Mulus Proses pengesahan RUU Cipta Kerja di Sidang Paripurna sejatinya tak
sepenuhnya berjalan mulus. Di tengah pembahasan pengambilan keputusan, fraksi Partai
Demokrat memutuskan walk out dari Rapat Paripurna setelah beradu argumen dengan Wakil
Ketua DPR Azis Syamsuddin.
"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata anggota
DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan alasan Fraksi
Partai Demokrat (FPD) memutuskan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.
445
