Page 441 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 441
Siti Khodijah (32), perwakilan buruh saat ditemui di sela-sela massa aksi, Selasa (6/10/2020)
mengatakan, demo hari ini untuk membatalkan RUU Cipta Kerja yang dianggapnya tidak adil
untuk para buruh dan pekerja.
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), menilai pengesahan RUU ini terlalu
cepat dan sangat merugikan buruh di tengah kondisi terjadi sekarang ini.
"Pasti kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat
buruh dan pekerja yang masih bekerja di pabrik," kata dia saat dihubungi, Senin (5/10/2020).
Dia menuturkan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja semakin menunjukan keyakinan bahwa
sebetulnya pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Keduanya, justru berpihak kepada
pihak-pihak tertentu seperti korporasi dan pemilik modal.
"Mereka yang punya uang punya kuasa, jadi sebagai negara yang punya cita-cita tetapi secara
hukum tidak mendapatkan itu denga diberlakunya ominus law," kata dia.
Menurutnya, sikap DPR hari ini betul-betul tidak mendengarkan aspriasi dari rakyat yang setiap
menit melakaukan upaya untuk menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.
"Tetapi betul-betul mengecewakan," singkat dia.
Dalam pandangannya, kehadiran UU Cipta Kerja akan sangat mengerikan. Sebab UU ini akan
memberikan ruang yang sangat panjang untuk mengekspoitasi rakyat dan alam.
"Jadi sebetulnya pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan generasi
akan datang. Jadi pemeritnah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya
sendiri, per har ini," tandas dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan buruh
menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan
UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang.
Kemudian tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada
outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak
boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan
pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait.
"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan
yang krusial," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Menurutnya Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah
melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).
Bahkan pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR. Sesuai arahan
presiden pada tanggal 24 April 2020, Pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan
klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
440
