Page 432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 432
"Penghasilan yang diterima bisa berada di bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan
ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa,"
imbuhnya.
Catatan kedelapan, terkait pesangon. Farah menuturkan jumlah pesangon para pekerja mestinya
tidak dikurangi, tetap 32 kali gaji.
Namun bedanya, pesangon tersebut tidak dibayarkan oleh pemberi kerja saja, namun juga
dibayar oleh pemerintah.
Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib membayar pesangon sebesar 23 kali gaji.
Tolak UU Cipta Kerja, PB PMII: DPR Dan Pemerintah Hanya Fasilitasi Korporasi Dan Oligarki
"Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja. Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih
lanjut. Sebab skema JKP ini direncanakan juga akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja
Negara (APBN)," tuturnya.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: RUU CIPTA KERJA PAN DPR OMNIBUS LAW .
431
