Page 430 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 430

Judul               Terima UU Cipta Kerja, Ini Catatan Kritis Fraksi PAN
                Nama Media          rmol.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://politik.rmol.id/read/2020/10/06/455395/terima UU-cipta-kerja-
                                    ini-catatan-kritis-fraksi-pan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-07 00:04:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Farah Putri Nahlia (None) Catatan pertama, bahwa kami menilai pembahasan RUU
              Ciptaker terlalu tergesa-gesa serta minim partisipasi publik. Penyusunan aturan turunannya perlu
              menyerap aspirasi publik secara luas. Sehingga RUU ini kurang optimal

              neutral - Farah Putri Nahlia (None) Tanpa membuka keran impor saja, daya saing komoditas
              pertanian kita sulit dikendalikan. Pengendalian harga komoditas pertanian yang dapat melindungi
              konsumen dan petani sekaligus, belum menjadi agenda dalam RUU Ciptaker
              negative - Farah Putri Nahlia (None) Praktik moral hazard sendiri merupakan situasi dimana
              seseorang tidak memiliki insentif untuk bertindak jujur

              neutral  -  Farah  Putri  Nahlia  (None)  Penghasilan  yang  diterima  bisa  berada  di  bawah  upah
              minimum yang seharusnya. ketentuan ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja profesional,
              bukan ke buruh atau pekerja biasa

              positive - Farah Putri Nahlia (None) Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui skema
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja. Skema ini perlu
              diatur  dan  diperdalam  lebih  lanjut.  Sebab  skema  JKP  ini  direncanakan  juga  akan  menyerap
              Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN)



              Ringkasan

              Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Farah Putri Nahlia mengatakan, catatan kritis ini dibuat
              agar kelahiran Undang Undang Cipta Kerja bisa membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi
              masyarakat luas.








                                                           429
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435