Page 466 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 466
KSPSI tidak berencana menggelar mogok kerja atau aksi unjuk rasa, akan tetapi para buruh
akan mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami sudah ketemu dengan Pimpinan Serikat Pekerja Surakarta, kita sepakat memang menolak
Omnibus Law tapi memang sebelum itu disahkan," ujar Ketua KSPSI Solo Wahyu Rahadi, Selasa
(06/10).
Ia juga mengungkapkan bahwa KSPSI telah melakukan audensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian (Disnakerperin) Solo untuk menyampaikan tanggapan tersebut. Bahkan KSPSI
tidak ada instruksi untuk turun ke jalan. Bahkan sudah mendapatkan surat untuk tidak ikut di
dalam aksi.
"Kami sampaikan KSPSI tidak ada garis untuk turun ke jalan. Protes yang dilakukan secara
sentral di DPP KSPSI," ucapnya DPP KSPSI akan mencermati isi UU Cipta Kerja terlebih dahulu.
Setelah melihat apa adanya pasal-pasal bermasalah baru dilakukan gugatan di MK. "Jangankan
mogok, banyak yang sudah enggak kerja, masih banyak yang sehari kerja sehari masuk,"
paparnya.
Lanjutnya, setelah melihat akar permasalahan UU Cipta Kerja diketahui, KSPSI dan organisasi
buruh lainnya akan tahu ke depannya. Sejauh ini KSPSI belum mendapatkan draft UU Cipta Kerja
yng telah disahkan oleh DPR.
"Setelah kita dapat draft UU Cipta Kerja yang resmi disepakati, kami akan berkumpul lagi untuk
melihat mengajukan ke DPD dan DPP," pungkasnya.
(Tara Wahyu) Unjuk Rasa UU Cipta Kerja Jawa Tengah Solo Omnibus Law 1001 media online
Buruh Mahkamah Konstitusi RUU Cipta Kerja Mogok Kerja2020 (c) PT Dynamo Media Network
Version 1.1.292.
465
