Page 471 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Ringkasan

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menyebut UU Cipta Kerja
bukanlah bentuk pengkhianatan Pemerintah dan DPR RI kepada masyarakat.

SEBUT UU CIPTA KERJA BERTUJUAN BAIK, ARIEF POYUONO: KEWAJIBAN
PEMERINTAH PASTIKAN RAKYAT SEJAHTERA

Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik , JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat
Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menyebut UU Cipta Kerja bukanlah bentuk
pengkhianatan Pemerintah dan DPR RI kepada masyarakat.

Diketahui, disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang terkesan 'dikebut' menuai
gelombang penolakan hingga memicu aksi mogok nasional dari kaum buruh.

Karena pengesahan dilakukan di tengah derasnya gelombang penolakan, banyak yang
beranggapan Pemerintah dan DPR RI telah mengkhianati kehendak rakyat dengan meresmikan
UU Cipta kerja.

Arief Poyuono memiliki pandangan berbeda dari kebanyakan orang terkait UU Cipta Kerja.

Menurut dia, undang-undang tersebut bukanlah bentuk penghianatan Pemerintah dan DPR RI
pada masyarakat.

"UU Cipta Kerja merupakan produk undang-undang yang lahir melalui proses konstitusional dan
tujuannya baik bagi masyarakat dan negara, bukan bentuk pengkhianatan negara pada rakyat.
Pemerintah dan DPR RI berkewajiban untuk memastikan kehidupan masyarakat agar bisa jauh
lebih sejahtera," ucap dia kepada Tribunnews.com, Selasa (6/10/2020) malam.

"Ada perintah dari UUD 1945 agar negara bisa menyediakan lapangan kerja dan memberikan
penghidupan yang layak bagi rakyat," sambung dia.

Tagar #MosiTidakPercaya adalah wajar Sementara itu di media sosial kini tagar
#MosiTidakPercaya menjadi topik terpopuler di jagat Twitter Indonesia.
Tagar tersebut merupakan perwujudan bahwa masyarakat sudah tidak lagi mempercayai DPR
RI dan Pemerintah usai mengesahkan RUU Cipta Kerja yang penuh kontroversi.

"Terkait tagar mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR itu wajar saja. Itu bagian dari
demokrasi, tentu saja ada ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat, yang terkadang
juga tidak murni pandangan itu dari mayoritas masyarakat," ujarnya.

Selaras dengan itu, Arief Poyuono menuturkan, berdasarkan data organisasi WALHI, tingkat
kepercayaan rakyat terhadap DPR RI dan Pemerintah semakin menurun menyusul pengesahan
RUU Cipta Kerja.

Pengesahan RUU yang dilakukan DPR kemarin dianggap menjadi puncak pengkhianatan negara
terhadap kehendak rakyat.

Namun, Mantan Waketum Partai Gerindra itu menjelaskan, UU apapun yang disahkan oleh DPR
RI mempunyai tujuan yang baik bagi negara dan masyarakat.
"Dan yang pasti proses legalisasi RUU Omnibus law sudah melalui jalan konstitusi dan sudah
diberikan waktu yang cukup panjang bagi kelompok untuk bisa memberikan masukan terhadap
RUU Omnibus law," ucap dia.

470