Page 472 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 472
Sehingga bisa dipastikan bahwa UU Ciptaker tidak bersinggungan ataupun bersebrangan dengan
amanat UUD 1945.
Lebih lanjut, Arief Poyuono menyarankan agar mereka yang tidak puas berupaya membatalkan
pengesahan draf UU Ciptaker melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bagi kelompok yang tidak puas dengan UU Omnibus law Ciptaker ada jalan konstitusi melalui
MK untuk membatalkan isi dari UU Omnibus law Ciptaker, kalau memang ada hak konstitusi
masyarakat yang dilanggar," jelas dia.
Arief Poyuono mengimbau agar semua masyarakat menghormati putusan Pemerintah dan DPR
terkait pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurutnya, banyak juga UU yang saat penyusunannya ditolak dan dianggap tidak sesuai
dengan kepentingan negara saat pemerintahan sebelum Jokowi.
"Tapi toh akhirnya diterima dan jika ada yang melanggar konstitusi dilakukan Judicial review di
MK," kata dia.
"Jadi engga perlu LSM ataupun kelompok masyarakat dan Parpol yang menolak UU Omnibus
Law melakukan provokasi pada masyarakat. Ajarkan masyarakat untuk bernegara dan
berdemokrasi sesuai konstitusi saja," pungkas dia.
471
