Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 470
Judul Sebut UU Cipta Kerja Bertujuan Baik, Arief Poyuono: Kewajiban
Pemerintah Pastikan Rakyat Sejahtera
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/sebut-uu-cipta-
kerja-bertujuan-baik-arief-poyuono-kewajiban-pemerintah-pastikan-
rakyat-sejahtera
Jurnalis Lusius Genik Ndau Lendong
Tanggal 2020-10-06 23:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Arief Poyuono (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu) UU Cipta Kerja
merupakan produk undang-undang yang lahir melalui proses konstitusional dan tujuannya baik
bagi masyarakat dan negara, bukan bentuk pengkhianatan negara pada rakyat. Pemerintah dan
DPR RI berkewajiban untuk memastikan kehidupan masyarakat agar bisa jauh lebih sejahtera
positive - Arief Poyuono (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu) Ada perintah dari
UUD 1945 agar negara bisa menyediakan lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang
layak bagi rakyat
negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu) Terkait tagar
mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR itu wajar saja. Itu bagian dari demokrasi, tentu
saja ada ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat, yang terkadang juga tidak murni
pandangan itu dari mayoritas masyarakat
neutral - Arief Poyuono (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu) Dan yang pasti
proses legalisasi RUU Omnibus law sudah melalui jalan konstitusi dan sudah diberikan waktu
yang cukup panjang bagi kelompok untuk bisa memberikan masukan terhadap RUU Omnibus
law
negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu) Bagi kelompok
yang tidak puas dengan UU Omnibus law Ciptaker ada jalan konstitusi melalui MK untuk
membatalkan isi dari UU Omnibus law Ciptaker, kalau memang ada hak konstitusi masyarakat
yang dilanggar
negative - Jokowi (None) Tapi toh akhirnya diterima dan jika ada yang melanggar konstitusi
dilakukan Judicial review di MK
neutral - Jokowi (None) Jadi engga perlu LSM ataupun kelompok masyarakat dan Parpol yang
menolak UU Omnibus Law melakukan provokasi pada masyarakat. Ajarkan masyarakat untuk
bernegara dan berdemokrasi sesuai konstitusi saja
469
