Page 560 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 560
dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab posisi peringkat kemudahan berusaha
(Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia rendah.
Melalui UU Cipta Kerja, menurutnya pemerintah telah meringkas dan merelaksasi pembayaran
pajak. "Masalah pajak kan juga nomor paling jelek di EoDB-nya. Orang mau bayar pajak kok
masih merasa sulit. Itu akan aneh persepsinya. Kami inginnya orang-orang membayar pajak
sesimpel mungkin, se-predictable mungkin," ujar Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual, Selasa
(6/10/2020).
Lantaran itu, pemerintah telah memasukkan isu penting RUU Omnibus Law Perpajakan ke dalam
klaster Perpajakan UU Cipta Kerja. "Klaster perpajakan itu juga memainkan peran penting dalam
mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, terutama mulai 2021," imbuhnya.
Dia menambahkan saat ini berbagai upaya yang diambil pemerintah arahnya sudah semakin baik
dibanding yang terjadi pada kuartal dua yang mencapai minus 5,3%. Pada kuartal tiga
diproyeksikan akan menjadi lebih baik, meskipun pertumbuhannya masih tumbuh negatif yakni
minus 2,9 hingga -1%.
"Kasus Covid-19 terus bertambah, memberi resiko pada perekonomian. Pada akhir kuartal tahun
ini akan menjadi lebih baik lagi berkisar antara -1,7 hingga 0,6%. Arah pertumbuhan
perekonomian Indonesia sudah menjadi semakin baik," tukasnya.
Omnibus Law Perpajakan sendiri terdiri atas enam pilar yakni pendanaan investasi; sistem teritori
perpajakan; subjek pajak orang pribadi; kepatuhan wajib pajak; keadaan iklim berusaha; dan
fasilitas pajak.
(akr).
559
