Page 562 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 562
Pria yang juga anggota Komisi E DPRD jatim ini mengatakan satu-satunya cara untuk mengganjal
agar omnibus law tak bisa berjalan yaitu dengan melakukan Judicial Review. "Kalau diajukan
tentunya UU ini tidak bisa jalan langsung. Nunggu adanya putusan dari pengajuan tersebut di
MK," jelasnya.
Mantan ketua Fraksi Partai Demokrat dan mantan ketua Komisi E DPRD Jatim ini mengungkapkan
untuk mewujudkan realisasi Judicial Review tersebut, dalam waktu dekat untuk berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait untuk pengajuannya.
"Dan yang terpenting, adalah Partai Demokrat bersama rakyat dan buruh telah berkoalisi
bersama menolak adanya Omnibus Law," tandas pria kelahiran Simo Surabaya ini.
Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Ciptaker atau Omnibus Law,
senin (5/10/2020). Namun, dalam pengesahannya UU tersebut, tak berjalan mulus, karena dua
fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI menolak disahkannya UU tersebut.
[geh].
561
