Page 567 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

bersepakat bahwa produk legislasi itu mengancam kelompok minoritas agama dan merampas
ruang hidup rakyat kecil.
Tokoh dan aktivis keagamaan yang tergabung menolak UU Cipta Kerja ini antara lain Busryo
Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Abshar Abdalla, Engkus Rusana, Roy Murtadho dan
Pendeta Penrad Sagian.

Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Roy Murtadho
menyatakan beberapa poin dalam omnibus law cipta kerja dapat mengerdilkan minoritas agama
atau aliran kepercayaan dan masyarakat adat.

Roy menyoroti satu poin dalam UU Ciptaker Paragraf 16 tentang Pertahanan dan Keamanan
Pasal 15 Ayat (1) huruf D. Beleid pasal itu memberi wewenang Polri mengawasi aliran yang
dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa," demikian bunyi poin dalam draft UU Omnibus Law yang baru, sebagaimana
dikutip CNNIndonesia.com , Selasa (6/10).

Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud dengan 'aliran' adalah semua aliran atau paham yang
dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah
satunya aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik
Indonesia.

Yang dikhawatirkan, tidak ada penjelasan secara gamblang terkait maksud poin itu. Roy bilang
paparan yang tidak spesifik itu yang Roy bisa saja dijadikan acuan dalam segala hal oleh negara.

Menurut Roy pasal itu kian mengancam keberadaan masyarakat adat dengan aliran kepercayaan
masing-masing sudah sebelumnya pun telah rentan terhadap ancaman.
"Saya kira mengapa ini menjadi penting ini karena dapat mengancam kebebasan beragama dan
berkeyakinan terutama bagi masyarakat adat. Seringkali keberadaan masyarakat adat dianggap
minor padahal mereka orang-orang yang ada di Indonesia sejak awal," kata Roy dalam diskusi
daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Fraksi Rakyat ID, Selasa (6/10).

Roy juga mengaitkan pasal itu dengan aturan soal diskriminasi terhadap aliran kepercayaan atau
kebatinan yang telah ditegaskan melanggar konstitusi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-
XIV/2016.
Selain mengancam aliran kepercayaan Omnibus Law Cipta Kerja juga berpotensi menciptakan
konflik agraria dan kerusakan lingkungan hidup. Padahal, kata dia, sebelum ada undang-undang
ini pun telah banyak terjadi konflik agraria.

Roy menyebut dalam kurun 5 tahun terakhir sedikitnya ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap
rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.

Ia pun mengutip perubahan UU P3H yakni Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU
Cipta Kerja. Dia bilang bahwa pasal itu memuat ancaman pidana kepada orang-perorangan yang
dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-
alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan
dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan.

Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Mery Kolimon menyebut UU Ciptaker
ini sudah memangkas hak-hak buruh atau pekerja.

566