Page 568 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 568
UU Cipta Kerja, menurut Mery, membuat pekerja rawan mendapat upah murah lewat legalisasi
penghitungan upah per jam. Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing
dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.
"Sebagai aktivis perempuan kami juga melihat RUU yang sekarang menjadi UU ini akan makin
memperkuat kerentanan pekerja perempuan," kata Mery.
Selain menggelar diskusi secara daring, para tokoh dan aktivis agama itu juga menginisiasi petisi
bertajuk Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi
Publik di laman change.org pada 5 Oktober lalu.
Pantauan CNNIndonesia.com hingga pukul 14.54 WIB, petisi itu telah mendapat dukungan
860.109 netizen dan jumlahnya terus bertambah. Dalam petisi itu mereka meminta DPR
membatalkan Omnibus Law dan kembali membuka ruang partisipasi publik yang demokratis.
(khr/wis).
567
