Page 572 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 572

Judul               Penjelasan RUU Cipta Kerja Melawan Butir-butir Keberatan Buruh (I)
                Nama Media          viva.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.viva.co.id/berita/nasional/1309406-penjelasan-ruu-cipta-
                                    kerja-melawan-butir-butir-keberatan-buruh-i
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-06 21:38:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja    yang  telah  disahkan  menjadi  undang-undang  oleh  Dewan
              Perwakilan Rakyat (DPR). Pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat. Kaun pekerja dan kaum
              buruh membeberkan alasan keberatan mereka lewat aksi demo. Apa saja itu?  Tercatat ada
              beberapa  poin yang  membuat para  buruh  dan bekerja  merasa  was-was.  Undang-undang  ini
              dianggap banyak merugikan mereka. Namun tak dipungkiri masih banyak yang salah kaprah
              terhadap butir-butir RUU Citpa Kerja.



              PENJELASAN RUU CIPTA KERJA MELAWAN BUTIR-BUTIR KEBERATAN BURUH (I)

              Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja    yang  telah  disahkan  menjadi  undang-undang  oleh  Dewan
              Perwakilan Rakyat (DPR). Pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat. Kaun pekerja dan kaum
              buruh membeberkan alasan keberatan mereka lewat aksi demo. Apa saja itu?  Tercatat ada
              beberapa  poin yang  membuat para  buruh  dan bekerja  merasa  was-was.  Undang-undang  ini
              dianggap banyak merugikan mereka. Namun tak dipungkiri masih banyak yang salah kaprah
              terhadap butir-butir RUU Citpa Kerja.

              DPR yang mendapat sorotan, mencoba menjelaskan beberapa isu yang beredar santer di tengah
              kaum buruh dan pekerja yang tak sepenuhnya benar.

              Mengenai  keberatan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  dan  Upah  Minimum  Sektoral
              Kabupaten/Kota dihapus.

              Menanggapi itu, DPR menjelaskan beberapa poin. Pertama, upah minimum ditetapkan dengan
              memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan
              ekonomi daerah atau inflasi daerah.

              Lalu  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  wajib  ditetapkan  gubernur.  Sedangkan  Upah
              MinimumKabupaten  (UMK)  juga  tetap  ada.  Kenaikan  Upah  Minimum  dihitung  dengan
              menggunakan formula perhitungan upah minimum yang diatur dalam peraturan pemerintah.




                                                           571
   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577