Page 573 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 573
DPR juga menjelaskan penyederhanaan struktur upah minimum dengan cara menghapus Upah
Minimum Sektoral (UMS). Namun setelah RUU Cipta Kerja disahkan, bagi daerah yang telah
menetapkan UMS maka akan tetap diberlakukan.
Bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja. Sekurang-kurangnya sebesar prosentase tertentu dari rata-rata konsumsi rakyat.
Ketakutan para buruh dan pekerja juga terkait bakal ada pengurangan nilai pesangon dari 32
kali menjadi 25 kali.
Menanggapi itu, DPR memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima
pekerja/buruh.
Lalu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah skema baru terkait jainan ketenagakerjaan
yang tidak mengurangi manfaat dari bergabai jaminan sosila lainnya seperti jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
Sedangkan untuk besaran pesangon diatur sebesar 32 kali gaji namun pelaksanaannya hanya 7
perusahaan yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan sehingga ada kepastian
mengenai besaran pesangon yang diterima pekerja.
Jumlah pesangon yang tinggi dibanding negara lain juga berdampak keengganan investor
berinvestasi. Dalam RUU Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali dengan
pembagian 19 kali ditanggung pemberi kerja/usaha dan 6 kali diberikan melalui JKP yang dikelola
pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk persyaratan PHK tetap mengikuti
ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.
Ketakutan kaum buruh/pekerja yang selanjutnya terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontraknya.
Menjawab itu, dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR dijelaskan.
Pertama, PKWT hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (tidak tetap).
Kedua, PKWT memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan perlindungan hak
pekerja sampai pekerjaan selesai.
Ketiga, PKWT berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa
kerja (diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah). Keempat, syarat PKWT tetap mengacu
UU 13/2003 tetang ketenagakerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan
dunia kerja.
572
