Page 570 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 570

Aspirasi  publik  pun  kata  para    akademisi    ,  kian  tak  didengar,  bahkan  terus  dilakukan
              pembatasan, seakan tidak lagi mau dan mampu mendengar apa yang menjadi dampak bagi hak-
              hak dasar warga. Para  akademisi  , imbuh dia, melihat ada lima masalah mendasar dalam materi
              muatan pasal-pasal pada  UU Cipta Kerja  .

              Satu, sentralistik rasa Orde Baru. Para akademisi menemukan hampir 400-an pasal yang menarik
              kewenangan kepada Presiden melalui pembentukan peraturan presiden. Dua, UU ini juga anti-
              lingkungan hidup.

              Mereka menyebut terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan
              hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis resiko serta semakin terbatasnya
              partisipasi masyarakat.

              Tiga, soal liberalisasi Pertanian.

              Dalam UU ini, tidak akan ada lagi perlindungan petani ataupun sumberdaya domestik, semakin
              terbukanya  komoditi  pertanian  impor,  serta  hapusnya  perlindungan  lahan-lahan  pertanian
              produktif.

              Empat,  kata  dia,  UU  ini  abai  terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Sebab  Pasal-pasal  tertentu
              mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis, sehingga abai terhadap nilai-
              nilai  hak  asasi  manusia,  terutama  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  pekerja,  hak  pekerja
              perempuan, hak warga dan lain lain.

              Lima, mengabaikan prosedur pembentukan UU. Dia menjelaskan, metode 'omnibus law' tidak
              diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
              Peraturan Perundang-undangan.

              "Bagaimana mungkin sebuah UU dapat dibentuk tidak sesuai prosedur. Terlebih lagi, semua
              proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi, sehingga sangat membatasi upaya
              memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia," jelasnya.

              Mempertimbangkan  permasalahan  mendasar  tersebut  dan  serta  menyimak  potensi  dampak
              kerusakan yang akan ditimbulkannya secara sosial-ekonomi maka hampir dua ratus  akademisi
              tegas menolak disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

              Hingga pukul 19.30 WIB, penolakan ini sudah ditandatangani oleh 136  akademisi  :.





























                                                           569
   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575