Page 564 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Ringkasan

BPJAMSOSTEK se-Surabaya menggelar Media Gathering dan Sosialisasi PP 49 Tahun 2020,
Selasa (6/10) kemarin. [Gegeh Bagus Setiadi] Surabaya, Pengesahan omnibus law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai dapat mengganggu ketahanan dana jangka panjang
dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut bukan hanya
berimbas bagi para pekerja, tapi juga keuangan negara.

RUU CIPTA KERJA BERDAMPAK KE JAMSOS KETENAGAKERJAAN

BPJAMSOSTEK se-Surabaya menggelar Media Gathering dan Sosialisasi PP 49 Tahun 2020,
Selasa (6/10) kemarin. [Gegeh Bagus Setiadi] Surabaya, Pengesahan omnibus law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai dapat mengganggu ketahanan dana jangka panjang
dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut bukan hanya
berimbas bagi para pekerja, tapi juga keuangan negara.

Menurut Ketua BPJS Watch Jatim, Arief Supriyono, sejumlah poin dalam omnibus law dapat
berdampak negatif bagi pelaksanaan jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan. Hal tersebut
akan berawal dari mudahnya perekrutan pekerja kontrak dan outsource, yang disertai
longgarnya kewajiban pengangkatan pegawai tetap.

Adanya aturan tersebut menjadikan dunia usaha dapat mempekerjakan karyawan kontrak secara
terus menerus. Selain itu rawan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja tetap
lalu digantikan oleh pekerja kontrak, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja.

"Setelah omnibus law disampaikan oleh pemerintah melalui Menko perekonomian dan DPR, Maka
sebenarnya dampaknya sangat luar biasa sekali terhadap masyarakat pekerja. Ini juga akan
berdampak di perlindungan jaminan sosial nya, tentunya BPJS Ketenagakerjaan," katanya,
Selasa (7/10).

Menurut Arief, yang sebelumnya aturan mengikat itu lebih banyak terakomodir dalam UU 13
2003, terkait UU Ketenagakerjaan. Tapi, lanjut dia, disini pemerintah membuat UU itu seolah-
olah menjadi satu kesatuan yang namanya omnibus law. "Disitu disampaikan UU Cipta Kerja,
tapi ini sangat merugikan masyarakat pekerja sebenarnya," jelasnya.

Ia membeberkan ada beberapa hal, dimana banyak dari omnibus law ini yang tidak sepenuhnya
mendukung ataupun bisa berdampak positif kepada buruh. Apalagi, pada masa pandemi Covid-
19 banyak pekerja dirumahkan bahkan terkena PHK.

"Karena kita tahu bahwa bagaimana pemerintah itu menaikkan nilai investasi tapi tidak dilihat
masyarakatnya seperti apa. Dengan kondisi Pandemi ini banyak masyarakat pekerja yang
dirumahkan bahkan di PHK itu juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak terus
pemerintah mengajukan untuk menarik investasi. Investasi seperti apa," tegas dia.

Pihaknya melihat tenaga kontrak sebelumnya hanya berada kepada masyarakat ataupun pekerja
cord bisnis. Bagaimana pekerja akan dihitung hari. "Ini yang juga kalau kita melihat pekerja
dihitung hari bagaimana mendapatkan upah, upah itu dibayarkan ke jaminan perlindungan
sosial. Ini sangat berdampak pada iuran BPJS ketenagakerjaan juga kan," bebernya.

"Yang perlu diwaspadai BPJS Ketenagakerjaan itu, dimana pekerja tidak mendapatkan kepastian,
memang iya mereka bekerja tapi akan dihitung jumlah hari mereka bekerja. Kalau dulu dihitung
1 bulan," pungkasnya.

563