Page 579 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 579

Judul               Waspada! Pengesahan Omnibus Law Bareng Meningkatnya Korban
                                    PHK
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/187988/34/waspada-pengesahan-
                                    omnibus-law-bareng-meningkatnya-korban-phk-1601993451
                Jurnalis            Rina Anggraeni
                Tanggal             2020-10-06 21:32:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Febrio  Kacaribu  (Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal)  Perlambatan  ini  membuat  PHK
              sebanyak 3 juta tenaga kerja dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi signifikan

              positive - Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) Pandemi Covid-19 membuat proyeksi
              ekonomi akan rendah namun tahun depan bisa pulih

              positive - Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) Kita lebih baik dibandingkan dengan
              negara India yang mengalami kontraksi sangat dalam



              Ringkasan

              Pengesahan  RUU  Omnius  Law  Cipta  Kerja  menjadi  UU    menjadi  dilema  bagi  buruh  karena
              nasibnya  ditentukan  oleh  regulasi  tersebut.  Bagaimana  tidak,    UU  yang  disahkan  oleh  DPR
              bersama pemerintah  tersebut bebarengan dengan meningkatnya korban  pemutusan hubungan
              kerja (PHK)  .



              WASPADA! PENGESAHAN OMNIBUS LAW BARENG MENINGKATNYA KORBAN PHK

              JAKARTA  -  Pengesahan RUU Omnius Law Cipta Kerja menjadi UU  menjadi dilema bagi buruh
              karena nasibnya ditentukan oleh regulasi tersebut. Bagaimana tidak,  UU yang disahkan oleh
              DPR  bersama  pemerintah    tersebut  bebarengan  dengan  meningkatnya  korban    pemutusan
              hubungan kerja (PHK)  .

              Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan korban PHK akan terus meningkat seiring masih
              terjadinya  pandemi  Covid-19.  Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal  Febrio  Kacaribu  mengatakan
              perlambatan  ekonomi  akan  membawa  dampak  buruk  terhadap  sektor  tenaga  kerja.  Serta
              menambah penduduk miskin menjadi lebih banyak ketika terjadi pandemi Covid-19.



                                                           578
   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584