Page 584 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

SERUAN ARIEF POYUONO TERKAIT PENOLAKAN UU CIPTAKER DAN HASTAG MOSI
TIDAK PERCAYA
, JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu
Arief Poyuono mengatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bukan
bentuk pengkhianatan pemerintah dan DPR pada masyarakat.

Ia menegaskan, Omnibus Law merupakan produk UU yang lahir melalui proses konstitusional
yang tujuannya baik bagi masyarakat dan negara.

"Omnibus Law Ciptaker bukan bentuk penghianatan negara pada rakyat. Sebab, pemerintah dan
DPR RI punya kewajiban untuk memastikan kehidupan masyarakat agar bisa jauh lebih
sejahtera. Serta ada perintah dari UUD 1945 agar negara bisa menyediakan lapangan kerja dan
memberikan penghidupan yang layak bagi rakyat," kata Arief dalam keterangan resminya, Selasa
(6/10).

Ia menambahkan pastinya saat proses legalisasi Omnibus law RUU Ciptaker telah melalui jalan
konstitusi dan sudah diberikan waktu yang cukup panjang bagi kelompok untuk bisa memberikan
masukan.

"Apa pun Omnibus Law UU Ciptaker yang disahkan oleh DPR RI merupakan produk undang-
undang yang mempunyai tujuan yang baik bagi negara dan masyarakat," ungkap Arief.

Dia memastikan Omnibus Law UU Ciptaker sudah melewati uji akademis. Karena itu, Arief yakin
RUU tersebut tidak ada yang bersingungan ataupun berseberangan dengan UUD 1945.

Arief pun tidak masalah ihwal munculnya kritikan, termasuk di media sosial dengan hadirnya
#MosiTidakPercaya, sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah dan DPR
pascapengesahan UU Ciptaker.
Menurut Arief, hal itu wajar saja dan merupakan bagian dari demokrasi.

"Tentu saja ada pandangan-pandangan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat,
yang terkadang juga tidak murni pandangan itu dari mayoritas masyarakat," kata Arief.

Ia mengatakan bagi kelompok yang tidak puas dengan Omnibus Law UU Ciptaker ada jalan
konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan isi aturan yang baru disahkan
dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10) itu.

"Kalau memang ada hak konstitusi masyarakat yang dilanggar," tegasnya.

Arief mengimbau semua harus menghormati lahirnya Omnibus Law UU Ciptaker.

Menurur dia, banya juga kok UU yang saat penyusunannya ditolak karena dianggap tidak sesuai
dengan kepentingan negara saat pemerintahan sebelum Presiden Jokowi, tetapi toh akhirnya
diterima. "Jika ada yang melanggar konstitusi dilakukan judicial review di MK," ungkapnya.

(boy/jpnn) Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:.

583