Page 586 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

"Ya DPR sebagai masukan, bahwa masukan-masukan itu kan biasa pro dan kontra. Yang pro
dan kontra bukan hanya UU Cipta Kerja saja tapi seluruh produk UU ada pro dan kontranya.
Kalau kita lihat di MK (Mahkamah Konstitusi) itu ada beberapa UU lumayan banyak," kata Azis
kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Karena itu, politikus Partai Golkar ini menegaskan, bukan hanya UU Cipta Kerja yang menuai pro
dan kontra di masyarakat. Bahkan, kalau melihat di sistem data MK, UU yang digugat jumlahnya
hampir 90%.

"Sehingga DPR sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara
substansi, sehingga mekanisme tata tertib itu diikuti," ujarnya.

Soal penolakan pengesahan RUU Ciptaker yang menjadi trending topic, menurut mantan Ketua
Komisi III DPR itu, popular tidaknya suatu itu tergantung wartawannya. UU lain juga pernah
menjadi trending topic. Namun, DPR berusaha maksimal, bekerja secara kolektif kolegial antara
9 fraksi yang ada.
"Sehingga putusan ini bukan putusan personal tapi keputusan dari institusi yang bersifat kolektif
kolegial dari sembilan partai yang ada di sini," tegas Azis.

Adapun penolakan RUU Ciptaker yang berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat pada
DPR, kata Azis, kalau masyarakat tidak percaya tentu wakil rakyat yang dimaksud tidak akan
dipilih lagi saat Pemilu, dan Pilkada tidak memilih partai yang tidak dipercaya masyarakat.

"Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024 dia akan masuk lagi di dalam parlemen treshold
kan begitu. Yang menilai itu masyarakat," tuturnya.

(Ari).

585