Page 608 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Sebut Banyak Anggapan Salah Soal UU Ciptaker, Ini Penjelasan
Politikus PAN
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/187966/12/sebut-banyak-
anggapan-salah-soal-uu-ciptaker-ini-penjelasan-politikus-pan-
1601993459
Jurnalis Abdul Rochim
Tanggal 2020-10-06 21:08:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Farah Putri Nahlia (Anggota Komisi I DPR) Hal ini justru positif bagi Demokrasi kita.
Ada kritik yang membangun dalam rangka koreksi terhadap materi UU yang disahkan DPR. Hari
ini kontroversi itu terjadi pada RUU Cipta Kerja yang kemarin disahkan oleh DPR

Ringkasan

DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Namun, pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari berbagai
kalangan.

SEBUT BANYAK ANGGAPAN SALAH SOAL UU CIPTAKER, INI PENJELASAN
POLITIKUS PAN

JAKARTA - DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker). Namun, pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari
berbagai kalangan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Farah Putri Nahlia mengatakan,
setiap UU yang disahkan DPR selalu mengandung kontroversi. "Hal ini justru positif bagi
Demokrasi kita. Ada kritik yang membangun dalam rangka koreksi terhadap materi UU yang
disahkan DPR. Hari ini kontroversi itu terjadi pada RUU Cipta Kerja yang kemarin disahkan oleh
DPR," ujar Farah, Selasa (6/10/2020).

Selanjutnya soal anggapan semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis,
cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi, menurut Farah hak cuti tetap
ada. Pada Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003, ayat 1
menyebutkan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Pada Ayat 3: cuti yang wajib

607