Page 603 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 603
Adapun Pasal 77 ayat (2) huruf b mengatur soal waktu kerja 8 jam per hari dan 40 jam dalam
seminggu untuk 5 hari kerja dalam sepekan.
Ayat selanjutnya menyatakan bahwa ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal
77 ayat (2) huruf a dan b itu tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Selanjutnya, ketentuan soal pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud ketentuan itu diatur dengan peraturan pemerintah (PP).
Bagaimana dengan ketentuan lama yang diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan? Setali tiga uang dengan RUU Ciptaker, Pasal 77 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
Ketentuan selanjutnya soal waktu kerja 6 hari ataupun 5 hari per pekan dalam UU
Ketenagakerjaan tidak berbeda dari UU Ciptaker. Pasal 77 ayat (2) huruf a menyatakan waktu
kerja 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja per pekan.
Adapun pada huruf b mengatur soal waktu kerja 8 jam per hari dan 40 jam seminggu untuk 5
hari per pekan.
Sama halnya dengan RUU Ciptaker, ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan juga mengatur soal
ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau peker-jaan tertentu.
Namun, yang membedakan ialah UU Ketenagakerjaan menyatakan, ketentuan mengenai waktu
kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu itu diatur dengan keputusan menteri. Adapun
dalam RUU Ciptaker, waktu kerja untuk pekerjaan tertentu itu diatur dengan PP.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, RUU Ciptaker justru
memberikan perlindungan lebih kepada para pekerja. Menurutnya, kini pengaturan jam kerja
disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital.
"RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan," kata Airlangga saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam Rapat
Paripurna DPR, Senin (5/10).
(boy/jpnn)
602
