Page 600 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 600
PENJELASAN LENGKAP DPR SOAL UU CIPTA KERJA, MULAI ATURAN CUTI HINGGA
PESANGON
Jakarta - DPR RI mendapat banyak kecaman dan protes pasca meresmikan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober
2020 kemarin.
Sejumlah serikat pekerja/buruh kompak menolak terbitnya UU Cipta Kerja dengan berbagai
alasan. Mulai dari penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), penghapusan hak cuti
dan hak upah atas cuti, hingga jadi pintu masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk
berbondong-bondong datang ke Indonesia.
Menanggapi deretan penolakan tersebut, DPR coba memberikan rangkuman jawaban kepada
Liputan6.com , Selasa (6/10/2020). Dewan Perwakilan Rakyat coba menjawab tiap butir
keberatan pekerja atas pengesahan UU Cipta Kerja .
Pertama, soal UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang bakal dihapuskan.
Menurut penjelasan DPR, upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup
pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi
daerah.
"Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur. Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) TETAP ADA," tulis DPR.
Sementara untuk UMSK, setelah UU Cipta Kerja disahkan, upah minimum sektoral tetap berlaku
bagi daerah yang telah menetapkannya. Sehingga untuk pekerja yang telah menerima UMSK
yang lebih tinggi dari UMK tidak boleh diturunkan.
Kedua, terkait pengurangan pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. DPR menyebutkan,
pemerintah tetap memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh
pekerja/buruh.
Dalam hal ini, UU Cipta Kerja melahirkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tidak
mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.
"JKP tidak menambah beban bagi pekerja/butuh. Program KKP selain memberikan manfaat cash
benefit juga memberikan manfaat lainnya yaitu peningkatan skill dan keahlian melalui pelatihan
serta akses informasi ketenagakerjaan," papar DPR.
Selain itu, DPR juga menggarisbawahi persyaratan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
yang tetap mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
Butir keberatan lainnya yakni terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak
seumur hidup (tidak ada batas waktu kontrak). DPR menyatakan, ketentuan ini hanya untuk
pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (tidak tetap).
PKWT tetap memberikan perlindungan kepada pekerja hingga kontrak selesai, dan mereka
berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai masa kerja ketika PKWT berakhir.
"Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penyesuaian
terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja," tulis DPR.
Berikutnya, DPR memberi jawaban soal penolakan atas sistem outsourcing pekerja seumur hidup
tanpa batas jenis pekerjaan. DPR menyatakan, UU Cipta Kerja tetap mengatur hubungan kerja
dalam alih daya, namun lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak dibatasi.
599
