Page 601 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

"Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja dari
pekerja/butuh tetap dihitung. Dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus
dipersyaratkan dalam perjanjian kerja," kata DPR.

Poin selanjutnya terkait waktu kerja dalam UU Cipta Kerja yang dinilai terlalu eksploitatif. Dalam
atura baru ini, DPR merinci waktu kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yakni 40 jam
dalam sepekan, dimana untuk 5 hari kerja sebanyak 8 jam per hari dan untuk 6 hari kerja
sebanyak 7 jam per hari.

Namun, jenis pekerjaan mengikuti tren industri 4.0 dan berbasis industri ekonomi digital, yang
waktunya sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan.

"RUU Cipta kerja memberi ruang optimalisasi waktu kerja dan optimalisasi kapasitas produksi
dengan menambah jam lembut, dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. Dengan tetap adanya
pengaturan waktu untuk 5 atau 6 hari kerja, maka waktu untuk libur/istirahat tetap ada dan
disesuaikan," jelas DPR.
Penjelasan berikutnya terkait isu hilangnya hak cuti serta hak upah atas cuti. DPR memastikan
pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja, dan UU Cipta Kerja tidak
menghilangkan hak cuti haid dan hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Kecaman selanjutnya yang coba ditanggapi terkait outsourcing yang tidak mendapat jaminan
pensiun dan kesehatan akibat sistem kontrak seumur hidup. DPR menyangkal tudingan ini, dan
menyatakan UU Cipta kerja tetap memberikan PKWT jaminan pensiun melalui kompensasi setiap
berakhirnya kontrak.

Sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan/kecelakaan/kematian, itu semua
tetap ada dan sama dengan pekerja tetap. Demikian juga jika terjadi pengalihan pekerja, maka
perlindungan atas hak-hak pekerja dan buruh tidak boleh kurang. Dengan catatan, objek
pekerjaannya tetap pada satu perusahaan pemberi kerja yang sama.
Terakhir, DPR memberikan menyampaikan seputar isu TKA yang bakal diberi kemudahan masuk
ke Indonesia. Dijelaskan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam
hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan
jabatan yang akan diduduki.
"Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Pemberi
kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA," tutur DPR.

600