Page 599 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Penjelasan Lengkap DPR soal UU Cipta Kerja, Mulai Aturan Cuti hingga
Pesangon
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375645/penjelasan-lengkap-
dpr-soal-uu-cipta-kerja-mulai-aturan-cuti-hingga-pesangon
Jurnalis Maulandy Rizki Bayu Kencana
Tanggal 2020-10-06 21:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - None (None) Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur. Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) TETAP ADA

neutral - None (None) JKP tidak menambah beban bagi pekerja/butuh. Program KKP selain
memberikan manfaat cash benefit juga memberikan manfaat lainnya yaitu peningkatan skill dan
keahlian melalui pelatihan serta akses informasi ketenagakerjaan
neutral - None (None) Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja

neutral - None (None) Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka
masa kerja dari pekerja/butuh tetap dihitung. Dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja
harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja

positive - None (None) RUU Cipta kerja memberi ruang optimalisasi waktu kerja dan optimalisasi
kapasitas produksi dengan menambah jam lembut, dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. Dengan
tetap adanya pengaturan waktu untuk 5 atau 6 hari kerja, maka waktu untuk libur/istirahat tetap
ada dan disesuaikan

negative - None (None) Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA). Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA

Ringkasan

DPR RI mendapat banyak kecaman dan protes pasca meresmikan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020
kemarin.

598