Page 596 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 596
Aliansi ini telah menyatakan sikap ketidakpercayaan terhadap Pemerintah dan DPRD. Kedua
pihak ini dianggap telah mengabaikan suara dan aspirasi rakyat. Penerapan RUU ini juga
disinyalir dapat mengancamn keberlangsungan hidup setiap masyarakat.
"Seharusnya Pemerintah dan DPR merupakan perwakilan dari masyarakat. Namun faktanya,
mereka mengabaikan suara rakyat, membuktikan secara terbuka bahwa saat ini Pemerintah dan
DPRD tidak kebih dari sosok penghianat yang menjual negeri ini pada korporat demi keuntungan
pribadi," kata Muhammad Farhan Aziz, Presiden Eksekutif Mahasiswa, Universitas Brawijaya,
Selasa (6/10).
Melalui konferensi pers 'Brawijaya Menggugat' ini menjelaskan bahwa sejak awal proses
persiapannya, Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah sangat bermasalah.
Misalnya saja dalam tahap penyusunan, sudah minim akan kontribusi masyarakat. Terutama
pekerja yang kerap dimarjinalkan seperti nelayan, petani dan kaum buruh. "Sehingga
penyusunannya saja sudah mendegradasi hak atas partisipasi publik," tandas dia Menurut
Farhan, RUU ini dikhawatirkan dpat berpotensi membangkitkan kembali pola kehidupan New
Orde Baru melalui kebijakan yang dipusatkan pada wewenang pemerintah pusat.
"Pasal-pasal Omnibus Law juga memberikan akses kemudahan bagi korporasi untuk merampas
hak-hak pekerja hingga tanah dan sumber daya alam di sekitarnya," jelasnya Lebih jauh, UU ini
dinilai akan memberikan ruang besar bagi kerusakan lingkungan alam dengan dihapuskannya
ketentuan Amdal dan semakin mendiskriminasikan kaum pekerja, perempuan hingga minoritas.
Melalui sistematika PHK masal, perbudakan modern hingga tindak eksploitasi tanpa adanya
sanksi yang harusnya diberikan kepada korporat saat melakukan hal tersebut.
"Karenanya, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah dan DPR. Pada intinya,
kami ingin RUU Cipta Kerja ini dibatalkan," tegasnya Nantinya, untuk menanggapi serius
moment ini, Aliansi akan mengadakan aksi lanjutkan yang rencananya akan digelar pada 8
Oktober mendatang. Selain itu juga akan fokus mengedukasi masyarakat terkait UU serta kinerja
pemerintah melalui DPR.
"Kita pastikan tanggal 8 nanti akan turun ke jalan dan itu menjadi awal bagi kita, kemudian kita
akan mengedukasi masyarakat umum tentang UU ini agar mereka paham dan pentinganya
menjegal Omnibus Law," tutup Farhan reporter : feni RUU Cipta Kerja UU Cipta Kerja Hak
Cipta2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.292.
595
